JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Pendidikan Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara menyegel bangunan sekolah di lahan Al Jam’iyatul Washliyah di Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, akibatnya ratusan siswa Al Washliyah telantar tidak dapat belajar pada hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru ini.
Sekretaris Jenderal PB Al Washliyah, Dr.Ir.H.Amran Arifin, MM,MBA langsung bereaksi keras menanggapi mencuatnya pemberitaan media massa ‘Sekolah disegel pemkab, siswa belajar di luar.’ Dengan suara tegas dikemukakannya bahwa pihak Pengurus Besar Al Washliyah di Jakarta tidak akan diam atas kejadian itu. Pengurus Besar Al Washliyah bersama Pengurus Wilayah Al Washliyah Sumatera Utara, Pengurus Daerah Al Washliyah Deli Serdang akan bersatu menuntut melalui proses hukum.
“Kami akan proses secara hukum,” ucap Amran ketika dihubungi saat meninjau Madrasah Al Washliyah di Kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, hari Senin 14 Juli 2025/18 Muharam 1447 H.
Untuk itu, menurut Amran, pihak PB Al Washliyah telah menugaskan pengurus lembaga Verifikasi, Registrasi & Pemberdayaan Aset dan Wakaf PB Al Washliyah, Lembaga bantuan hukum PB Al Washliyah, melakukan koordinasi dengan pengurus wilayah, pengurus daerah, majelis Pendidikan, pihak sekolah dan unsur terkait, merumuskan gugatan hukum guna melindungi aset organisasi Al Washiyah.
Ditanya mengenai nasib anak didik, Sekjen PB Al Washliyah yang juga mantan Rektor Univa Medan, Sumatera Utara ini meminta pihak PW Al Washliyah, PD Al Washliyah Deli Serdang, Pimpinan Cabang Al Washliyah Galang mencari solusi terbaik. Ia mengingatkan jajaran pengurus Al Washlyah di daerah, jangan sampai kegiatan belajar mengajar anak didik tergganggu, apalagi sampai telantar.
Info lain menyebutkan, gedung sekolah tersebut milik Pemkab Deli Serdang, tapi berada di tanah milik Al-Washliyah. Konflik gedung dan lahan ini sebenarnya sudah lama terjadi. Terbaru diwarnai aksi demo massa Al Washliyah, kemudian mencuat peryataan Wakil Bupati dengan kalimat Deli Serdang ‘Daerah Nahdiyin.’ Padahal pemerintahan sebelumnya telah menyerahkan gedung ini untuk dipakai Al-Washliyah.
Pada hari Ahad 13 Juli 2025, sejumlah anggota Satpol dan Kadis Pendidikan Deli Serdang datang ke lokasi sekolah. Mereka minta agar Al Washliyah mengosongkan sekolah, sementara rencana hibah pemkab kepada Al Washliyah semakin tak jelas kabarnya.
Ketua Lembaga Verifikasi, Registrasi & Pemberdayaan Aset dan Wakaf Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah, H.Darius, SH,MH mengemukakan pihak Lembaga PB akan mengajukan permohonan Kembali eksekusi kepada pengadilan negeri setempat atas bangunan Pemkab Deli Serdang di lahan Al Washliyah tersebut. “Kami akan koordinasi dengan pengurus daerah terlebih dahulu,” kata Darius, tadi malam.
Disebutkan bahwa tanah yang telah ditempati oleh SMPN 2 Galang adalah tanah Al Washliyah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 22/DATUM/GTN/1987/PN.LP, Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 3/PDT/1989/PT.MDN.Yo, Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2938.k/PDT/1989 berkekuatan hukum tetap (Inkrah). (sir)