JAKARTA – Ketua Bidang Riset dan Digital Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah (PB Al Washliyah), H.Rusli Efendi, S.Pd.I, SE, M.Si meraih gelar doktor program ilmu pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Ujian sidang terbuka berlangsung di Jakarta, pada hari Rabu 04 Juni 2025/08 Zulhijjah 1445 H. Dalam sidang terbuka ini dihadiri oleh Ketua Umum PB Al Washliyah, Dr.H. Masyhuril Khamis, SH,MM, serta Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono.
Rusli Efendi, juga menjabat Wakil Ketua Umum PPP, tenaga ahli utusan khusus Presiden RI, Ketua Umum Masyarakat Riau Indonesia.
Rusli Efendi dalam judul disertasi ‘Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau’ memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Ia berkesimpulan:
Collaborative goverance dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir belum berjalan dengan optimal disebabkan beberapa hal:
a. Lemahnya dimensi pergerakan prinsip bersama karena kurangnya keterlibatan aktor lain di luar pemerintahan seperti akademisi dan media massa, adanya perbedaan mengindentifikasi masalah pokok penyelenggaraan pendidikan, kurang terlaksananya dialog inklusif yang melibatkan semua stakeholder, kurangnya pengambilan keputusan bersama dan cenderung mengikuti kebijakan yang sudah ditentukan pemerintah pusat.
b. Cukup lemahnya dimensi motivasi bersama karena rendahnya kepercayaan satu pihak terhadap pihak lainnya, dan rendahnya kesempatan aktor-aktor di luar pemerintahan untuk dapat berdedikasi dalam kolaborasi penyelenggaraan pendidikan.
c. Lemahnya dimensi kapasitas melakukan tindakan bersama karena belum ada aturan formal sebagai landasan collaborative goverance dalam penyelenggaraan pendidikan, teknologi digital sebagai saluran komunikasi yang kurang dimanfaatkan,kurang meratanya distribusi pengetahuan, serta terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran.
Untuk meningkatkan keoptimalan callaborative gavernance penyelenggaraa pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir, Rusli Efendi menyarankan Pemerintah Daerah (Pemda) perlu secara aktif mengundang dan melibatkan aktor-aktor strategis seperti akademisi, media massa, dunia usaha, tokoh agama dan komunitas masyarakat dalam forum-forum bersama. Misalnya membentuk forum kolaborasi pendidikan Rokan Hilir yang terlembagakan melalui peraturan bupati sebagai wadah deliberasi dan penentuan arah kebijakan. (sir)